JP : KRISIS kredit global harus diantisipasi pemerintah Indonesia sebelum dampaknya semakin memperburuk kondisi perekonomian dalam negeri. Pemerintah harus menyuntik likuidatas ke pasar, bukan sebaliknya memperketat likuiditas.

Menurut ekonom Unair Ikhsan Modjo, saat ini akibat krisis di AS, indeks Bursa Efek Indonesia (BEI) tergerus hingga 30 persen sejak awal tahun. Yang diikuti oleh pelemahan nilai tukar rupiah.

“Gejolak perekonomian AS akan terus terjadi. Dampaknya ke perekoniman Indonesia akan terasa dalam jangka pendek antara dua hingga tiga bulan kedepan,” ungkap Ikhsan saat dihubungi Jawa Pos kemarin(16/9).

Pelemahan rupiah, lanjutnya, akan berdampak pada kenaikan angka inflasi nasional. ”Dan jika inflasi naik, maka suku bunga akan terkerek naik. Belum lagi nilai invetasi yang juga ikut menurun.”

Menurut dia, beberapa lembaga keuangan internasional sudah memberikan saran pada pemerintah Indonesia untuk meniakkan suku bunga saat inflasi melonjak. ”Tapi ini bukan terapi yang tepat untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia agar tidak terpuruk seperti beberapa tahun lalu. Yang tepat adalah menambah likuiditas ke pasar.”

Ketatnya likuditas terlihat dari tingkat suku bunga deposito beberapa bank yang lebih besar dari 12 persen. Level yang lebih tinggi dari suku bunga ORI 005. ”Dari data BI, saat ini rasio likuiditas perbankan sudah di kisaran 80-90 persen. Karena itu perbankan berlomba mencari dana pihak ketiga.”

Pemerintah haru memberikan semacam katub penolong dengan melonggarkan sedikit aturan mengenai perbankan. ”Fasilitasi sektor riil dengan tidak memberikan suku bunga terlalu tinggi. Sehingga meningkatkan kredit untuk UMKM dan ritel. Jangan terapkan kebijakan tight money (uang ketat) ,” ujar dia.

Langkah ini bisa diambil oleh pemerintah dikarenakan kondisi fundamendtal Indonesia cukup baik. Dengan cadangan devisa USD 53 miliar dan tingkat NPL (kredit macet) di bawah 10 persen.